Peringati Hari Buruh, Ampuh Datangi Gedung DPRD

Puluhan mahasiswa dan organisasi perempuan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Buruh (Ampuh) Bojonegoro kemarin (30/4) menggelar demo memeringati hari buruh sedunia yang jatuh hari ini. ''Aksi ini digelar sebagai bagian keprihatinan terhadap minimnya kepedulian pemerintah terhadap nasib buruh,'' kata Murtiningsih, koordinator lapangan kepada wartawan koran ini. Dia menjelaskan, aliansinya menuntut kepada pemerintah untuk memerhatikan nasib buruh. Aksi demo itu dimulai dari tugu Adipura di Sumbang. Di tempat ini, peserta aksi membagikan selebaran dan menyampaikan orasi tuntutan. Setelah itu, demonstrasi dilanjutkan ke kedung DPRD Bojonegoro. Ketika sampai di gedung wakil rakyat itu, para demonstran meminta anggota DPRD menemui mereka. Namun, para anggota dewan tak ada yang menemui para aktivisi pergerakan tersebut. ''Kita sudah berdiri di sini dengan waktu cukup lama dan ternyata belum ada anggota dewan yang masuk,'' ujar Murtiningsih. Hingga sekitar 30 menit, tak ada anggota dewan yang menemu para demonstran itu. Beberapa aktivis yang jengkel lalu menyegel pintu masuk DPRD. ''Ini disegel karena tidak bisa menampung aspirasi rakyat,'' kata Nanik, salah satu pendemo. Suhariyah, mantan TKW di Malaysia dan Singapura selama tiga tahun, yang ikut aksi itu, mengaku kecewa terhadap pemerintah. ''Karena selama bekerja jarang dikasih gaji, sering dipukul dan tidak ada perlindungan hukum,'' kata TKW yang pulang sebulan lalu ini. Dia pernah menanyakan nasibnya ke disnakertransos. Jawabannya, masalah itu tanggung jawab PJTKI. Suhariyah lalu mencoba mengurus ke PJTKI di Surabaya. Namun, dia tidak ditanggapi. Sampai sekarang, tidak ada kejelasan terkait gajinya.

Sementara itu, setelah lama menunggu, sepuluh perwakilan demonstran akhirnya diterima Wakil Ketua Komisi C Nuswantoro didampingi anggotanya. Di hadapan para wakil rakyat itu, sepuluh aktivis menyampaikan tuntutannya. Di antaranya, DPRD diminta memerhatikan nasib pengangguran, ikut memerjuangkan buruh sesuai upah minimum kabupaten (UMK), menghapus sistem outsourching, menindak tegas pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang nakal, dan meminta DPRD mendorong pemkab membuat payung hukum melindungi hak buruh di wilayah setempat. Menanggapi tuntutan tersebut, Nuswantoro menyatakan, berbagai usaha untuk memerjuangkan nasib buruh di Bojonegoro terus dilakukan DPRD. Dia mencontohkan langkah anggota dewan yang mengundang pengusaha untuk berdialog soal upah buruh dan tidak melakukan PHK secara sepihak. "Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Bojonegoro juga terus mengusahakan para pengusaha di Bojonegoro bisa membayar upah buruh sesuai UMK,'' kata M. Khoiri, salah satu anggota DPRD. Selanjutnya, anggota komisi C bersedia menemui demonstran di luar gedung. Namun, mereka menolak saat diajak pergi ke redrying guna mengecek sekitar 350 buruh yang di PHK karena sistem outsourching. Aktivis juga sempat mendesak kepada komisi C untuk menjadwalkan hearing khusus. ''Kita meminta komisi C yang berinisiatif dan memberi undangan kepada kami,'' kata Hima, salah satu pendemo. Namun, M. Fauzan, ketua komisi C tetap meminta pendemo mengirimkan surat kepada komisi dulu. Pendemo yang tidak puas dengan sikap anggota dewan menghujat para wakil rakyat tersebut. ''Anggota dewan bodoh, anggota dewan bodoh,'' teriak mereka. (tis/ade/yan)

Sumber: Radar Bojonegoro