Subsidi BBM Pasti Dicabut, Kompensasi Belum Ditetapkan

Pemerintah dipastikan akan mencabut subsidi bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Namun, mekanisme pencairan kompensasi bagi masyarakat dan jumlahnya belum ditetapkan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengemukakan hal itu seusai penyerahan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu (29/5). ”Ini masih dalam pembahasan. Belum dipastikan mekanisme dan jumlahnya,” ujarnya seraya menekankan, pemerintah masih menghitung besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dicabut. Menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, pemerintah tidak bermaksud menyusahkan masyarakat dari golongan ekonomi tertentu dengan pencabutan subsidi tersebut. ”Pemerintah akan memberikan kompensasi-kompensasi kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak, terutama masyarakat miskin,” ujarnya. Agung juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014. Diharapkan, dengan pencabutan BBM bersubsidi itu, target penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak terganggu.

Penyaluran dana KUR

Dalam kesempatan yang sama, Agung mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan melalui tiga kelompok program, yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; penanggulangan berbasis masyarakat; dan penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sudah cukup bagus. ”Untuk kelompok pertama, sifatnya sumbangan sosial. Yang sedang diupayakan digenjot adalah kelompok kedua dan ketiga,” katanya. Untuk kelompok pertama, sumbangan sosial yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin). Secara nasional, tahun ini pemerintah telah menetapkan 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin. Tiap-tiap RTS mendapatkan 13 kilogram beras. ”Untuk pagu Januari sampai dengan April 2010, sudah 93,04 persen raskin tersalurkan di seluruh Indonesia,” ucapnya. Tentang dua pola pemberdayaan lainnya, Agung mengakui, masih diperlukan waktu untuk mencapai angka yang ditargetnya. Sebagai gambaran, ia menyebutkan, pemerintah menargetkan penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Namun, sejak 2007 hingga kini, KUR yang tersalurkan baru Rp 19,26 triliun. ”Masih perlu upaya-upaya dari bank penyalur untuk meringankan persyaratan pengambilan plafon kredit itu,” tuturnya.

Bantuan Rp 75 juta

Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan, untuk Aceh, selain mendapatkan alokasi bantuan pembangunan melalui PNPM Mandiri, masyarakat desa atau gampong juga mendapatkan dana bantuan keuangan peumakmoe gampong (BKPG). Pada 2009, tiap-tiap gampong mendapatkan dana bantuan senilai Rp 100 juta. Namun, tahun ini masing-masing hanya mendapatkan Rp 75 juta. ”Karena sempat ada ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif, tidak semuanya bisa cair. Namun, nanti bisa dianggarkan lagi pada anggaran perubahan atau tahun berikutnya,” kata Nazar. (mhd)

Sumber: Kompas