Hampir Pasti dari Profesional

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan figur pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kalangan profesional. Itu didasarkan pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa posisi menteri keuangan sangat penting dan strategis. ”Hampir pasti dari profesional, dalam arti betul-betul mengerti sektor keuangan yang akan dipilih menduduki posisi itu,” tutur Julian seusai pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia di Jakarta, Jumat (7/5). Posisi menteri keuangan sesuai dengan tradisi pemerintahan selama ini juga dijabat figur dari kalangan profesional. ”Saya tidak katakan tak mungkin dari partai politik. Namun, kemungkinan terbesar jika yang menjadi pertimbangan adalah mempertahankan kontinuitas kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, hampir pasti dari profesional yang akan menempati posisi itu,” papar Julian. Julian juga menegaskan, Sri Mulyani terpilih sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia melalui seleksi ketat yang menjadi standar Bank Dunia. ”Jadi, tidak benar ada deal politik atau deal antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Bank Dunia,” katanya lagi. Secara terpisah, di Jakarta, Jumat, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyarankan calon menteri keuangan pengganti Sri Mulyani sebaiknya bukan tokoh parpol. ”Saya tahu persis kriteria yang diinginkan Presiden. Salah satunya adalah bersedia melanjutkan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Hatta menyatakan, ada tiga kriteria yang sebaiknya dimiliki calon menteri keuangan. Pertama, memiliki integritas tinggi yang memungkinkan daya kerja tinggi. Kedua, kapabel atau memiliki kemampuan memahami isu ekonomi makro, fiskal, dan sektor keuangan. Ketiga, haruslah orang yang betul-betul memiliki semangat dalam melanjutkan reformasi birokrasi. Banyak tokoh yang memiliki ketiga syarat itu. Sebaliknya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bonni Hargens, yakin Partai Golkar berpeluang kuat mengambil posisi menteri keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani. Hal itu menjadi bentuk kompromi antara Presiden Yudhoyono dan Partai Golkar, yang kemudian diikuti perombakan kabinet. Bukan tak mungkin jatah kursi kabinet bagi Partai Golkar bertambah pasca-perombakan. ”Namun, jika hal itu terjadi, Golkar kembali beromantis dengan Partai Demokrat, tindakan itu akan sangat merugikan dan sama artinya menggali kubur sendiri. Pada Pemilu 2014, suara Golkar pasti merosot,” ungkap Bonni. Namun, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki meminta Presiden Yudhoyono mengesampingkan tekanan dan desakan kepentingan, seperti politis dan bisnis, dalam menentukan menteri keuangan baru. Menteri keuangan baru harus dipilih dari profesional dan berintegritas untuk melanjutkan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. ”Jabatan Menkeu banyak diincar berbagai kalangan karena merupakan lumbung uang yang gemuk,” kata Teten. Karena itu, lanjutnya, Presiden harus selektif saat menentukan Menkeu baru.

Tak bisa menghindar

Pada sisi sebaliknya, pengamat politik J Kristiadi menilai Presiden tak dapat menghindari tekanan politik dalam menentukan menteri keuangan baru. ”Sekarang pun Presiden cenderung ditekan oleh kekuatan politik dan kondisi politik yang transaksional,” tuturnya. Kristiadi juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani sebagai seorang menteri yang berani dan berkomitmen dalam mereformasi birokrasi pada akhirnya harus meninggalkan jabatan menteri keuangan itu. ”Mengapa Sri Mulyani cenderung dibiarkan untuk menghadapi masalahnya sendiri,” katanya. Padahal, terkait kebijakan Sri Mulyani dalam menyetujui pemberian dana talangan kepada Bank Century, ujar Kristiadi, Presiden pernah mengungkapkan ia bertanggung jawab. Kebijakan itu juga dinilai tepat sebab ada krisis ekonomi global saat itu. Oleh karena itu, menurut Kristiadi, tekanan politik akan sangat kencang terhadap Presiden dalam menentukan jabatan menteri keuangan baru. Teten menambahkan, Presiden perlu memiliki keberanian untuk memilih menteri keuangan baru tanpa intervensi dan tekanan politik. Menteri keuangan yang dipilih sebaiknya dari kalangan profesional dan memiliki visi pembangunan yang berorientasi kepada rakyat banyak. Selain itu, menteri keuangan baru juga perlu memiliki integritas, seperti dari kalangan akademisi. Dalam diskusi di Jakarta, walau menilai mundurnya Sri Mulyani sebagai kebijakan yang setengah hati, Hendrawan Supratikno dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai langkah itu menguntungkan secara pencitraan, baik bagi Sri Mulyani, Presiden Yudhoyono, maupun Bank Dunia. Sri Mulyani diuntungkan karena namanya terangkat dan memperoleh banyak simpati akibat dicitrakan sebagai orang yang dizalimi. Presiden Yudhoyono diuntungkan dengan berkurangnya hiruk-pikuk kasus Bank Century dengan kepergian Sri Mulyani. ”Kepergian Sri Mulyani juga baik untuk koalisi mengingat keberadaannya selama ini di kabinet jadi semacam sekat,” katanya. Di Semarang, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie membantah bahwa Partai Golkar turut campur dalam penunjukan Sri Mulyani di Bank Dunia itu.

Untuk Indonesia

Secara terpisah, di Semarang, Jumat, Sri Mulyani menyatakan, ia tak akan pernah meninggalkan Indonesia. ”Saya akan kembali ke Indonesia sebab ini tempat tinggal saya,” katanya pada acara peresmian pembangunan Gedung Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau ia akan berkarya di luar negeri selama periode tertentu, kata Sri Mulyani, seperti dilaporkan Antara, semua itu tetap dilakukan untuk kebaikan Indonesia. Ia mengatakan, jabatan barunya itu juga merupakan bentuk perjuangan secara pribadi untuk membangun Indonesia. ”Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi hal terbaik bagi Indonesia karena saya yakin Tuhan yang menentukan semua rencana manusia,” katanya. (AIK/NTA/DEN/OIN/DAY/DWA/FER/NWO)

Sumber: Kompas