Rachmat: Energi Panas Bumi Jangan Rusak Hutan

Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar menegaskan bahwa hutan dan keragaman hayati di dalamnya jangan sampai dirusak atau dieksploitasi berlebihan hanya demi pemanfaatan energi panas bumi. "Hutan jangan diapa-apakan. Ambil hutan yang sudah rusak, jangan pilih hutan yang paling mewah atau kembangkan di hutan yang sudah botak. Jangan hutan lindung yang paling tua, potong sana-sini, lalu kayunya dibawa kabur. Itu namanya kriminal. Ada legislasi, bukan sekedar keputusan menteri. Ada kolaborasi pembanding kerja sama dengan UU Panas Bumi," katanya kepada pers di sela-sela Kongres Panas Bumi di Nusa Dua, Bali, Rabu. Menurut mantan Menteri Lingkungan Hidup RI itu, cukup sulit bagi investor pemanfaatan panas bumi untuk "mengawinkan" ekploitasi energi dan pelestarian alam. Indonesia, katanya, baru menanfaatkan empat persen potensi energi panas buminya. Kebanyakan situs pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi ini berada di pegunungan yang masih perawan dan sulit diakses. Rachmat Witoelar menegaskan, pemanfaatan panas bumi juga harus memperhatikan hal itu, walau praksisnya susah, karena hutan yang dibuka harus dicarikan pengganti yang harus sama dan sejenis. "Prinsip itu tidak mutlak, tapi harus diikuti semangatnya. Jangan merusak karunia Tuhan, sementara kita juga tidak ingin tidak memiliki listrik," katanya.

Dari sisi teknologi, katanya, pemanfaatan energi panas bumi memerlukan lahan yang tidak terlalu luas. Masalah yang cukup menonjol dari sisi teknologi ini justru diproses pembuatan situs pemanfaatan energi itu. "Potong sana-sini. Waktu bikin itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai keragaman hayati yang terkorbankan. Kita cinta pohon dan binatang apa cinta manusia tanpa cinta pohon dan binatang? Kita tak punya listrik, ambil kayu bakar. Perlu ada undang-undang untuk melindungi hal ini," katanya. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang luar biasa, hingga 28.000 MegaWatt. Akan tetapi, pemanfaatannya baru empat persen dari kapasitas sehingga pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap penting untuk meningkatkan angka pemanfaatan itu. Di dalam pidato pembukaan Kongres Dunia Panas Bumi, Senin (26/4), Presiden menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia dalam hal ini, yang berniat menambah angka itu hingga 17 persen dalam lima tahun mendatang. Energi panas bumi diketahui sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan beban biaya tinggi sebagaimana pemanfaatan energi dari fosil. Salah satu mekanisme untuk mengendalikan hal itu adalah Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), yang juga menjadi salah satu arah kebijakan pemerintahan Yudhoyono. Witoelar menyatakan, "Potensi Indonesia dalam hal CDM itu sangat besar, sekalipun Indonesia belum menegaskan kepentingan sistem ini. Belum ada peminat yang cukup untuk `pasar` CDM," katanya.

Sumber: Antara