Kemungkinan adanya campur tangan pihak lain, terutama pemerintah, dalam Muktamar Ke-46 Muhammadiyah Juli mendatang mulai dirisaukan banyak pihak. Pemerintah diharapkan tidak mengintervensi Muhammadiyah karena selama ini upaya campur tangan itu tidak pernah berhasil. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah A Syafii Ma’arif mengingatkan, jangan sampai muktamar yang bertepatan dengan satu abad usia Muhammadiyah itu diintervensi pihak lain. ”Seperti di Nahdlatul Ulama itu diprotes banyak orang. Jangan sampai, apa yang terjadi di NU, terjadi pula di Muhammadiyah,” katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku berjudul Muhammadiyah Gerakan Pembaruan karya Haedar Nashir di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/4) malam. Seperti diberitakan sebelumnya, susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 2010- 2015 menuai kritik (Kompas 16/4). Protes terjadi karena beberapa pengurus yang ditunjuk tak pernah aktif di NU. Salah satunya penunjukan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As’ad Said Ali menjadi Wakil Ketua Umum PBNU. Syafii tak menginginkan permasalahan yang dialami NU terjadi di Muhammadiyah. Ia menceritakan, upaya pemerintah untuk mengintervensi pemilihan pimpinan pusat persyarikatan sudah terjadi sejak masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, selama ini pemerintah tak pernah berhasil mengintervensi Muhammadiyah. ”Contohnya saat muktamar di Aceh. Waktu itu Presiden Soeharto tak suka dengan Amien (M Amien Rais) menjadi ketua umum, tetapi Amien terpilih,” ujarnya.
Kemerdekaan berpikir
Selain soal intervensi, Syafii juga mengingatkan agar Muhammadiyah ke depan menjamin kemerdekaan berpikir seluruh kader persyarikatan. Hal itu penting karena selama ini sebagian elite Muhammadiyah terlihat mengekang kebebasan berpikir kadernya. Dia mencontohkan kasus yang menimpa seorang dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang mendapat perlakuan kurang baik hanya karena menulis masalah pluralisme. ”Saya usulkan Majelis Tarjih dan Tajdid dikembalikan, diganti menjadi Majelis Tarjih dan Kebebasan Berpikir,” katanya. Pendapat senada diungkapkan Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Azyumardi Azra. Ia menilai posisi Muhammadiyah kini sangat dilematis. Saat ini sumber-sumber pemikiran Muhammadiyah juga semakin terbatas. Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdul Munir Mulkhan menambahkan, Muhammadiyah mengalami borjuisasi dan bersikap elitis. Muhammadiyah Seharusnya kembali ke ajaran KH Ahmad Dahlan yang pro kepada kaum proletar. Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, Juli, akan mengangkat tema ”Gerak Melintasi Zaman: Dakwah dan Tajdid Menuju Peradaban Utama”. Muhammadiyah telah melalui satu abad pertama sebagai gerakan Islam. Pada abad kedua nanti, Muhammadiyah akan mengukuhkan peran untuk mewujudkan peradaban utama. (NTA)
Comments :
Post a Comment