DPR Meminta Tambahan Anggaran Rp 210 Miliar

Pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan tahun 2010. Dalam pembahasan, Wakil Rakyat memaksa kepada pemerintah supaya memberikan tambahaan anggaran sebesar Rp 210 miliar. Dengan penambahaan alokasi anggaran ini, maka total seluruh anggaran DPR menjadi sekitar Rp 2,2 triliun. Padahal alokasi anggaran dalam pagu APBN yang disahkan DPR adalah sebesar Rp 1,9 triliun dan kenaikan alokasi DPR 90.3 persen dari total seluruh anggaran DPR. Kenaikan anggaran sepertinya akan lolos begitu saja. Sebab tidak ada pengawasan dari publik. Dan pada sisi lain, anggota DPR sangat pintar mengalihkan isu antara lain kunjungan penggagas kasus Bank Century ke sejumlah tokoh publik, isu pembentukan panitia khusus pajak. Sementara itu anggaran perjalanan luar negeri Rp 122 miliar tak akan pernah diutak-atik dan dipermasalahan dalam pembahasan. Apalagi untuk dihilangkan. Perjalanan ke luar negeri untuk setiap negara akan mengikutsertakan 13 anggota dewan yang terhormat dan dua orang sekretaris selama tujuh hari. Permintaan kenaikan anggaran DPR yang telah disetujui Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sedang dibahas antara pemerintah di antaranya rumah aspirasi untuk 77 daerah pemilihan sebesar Rp 78.9 miliar, tenaga ahli untuk anggota 545 orang Rp 49 miliar, dan asuransi kesehatan dan keluarganya dengan Fasilitas VVIP Rp 10 miliar.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut, program pembentukan rumah aspirasi akan membebani keuangan negara tiap tahunnya. Selain itu akan membunuh infrastruktur partai politik pada level paling bawah. Dimana selama ini DPR, kalau ingin mengambil aspirasi melalui anak cabang politik masing-masing. Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional FITRA Uchok Sky Khadafi B. menambahkan, pengadaan penambahaan tenaga ahli berarti anggota Dewan mempunyai dua tenaga ahli. Padahal, dari pemantau Seknas Fitra, tenaga ahli tidak dimanfaatkan secara intelektual, tetapi kebanyakan digunakan hanya sekadar disuruh persis seperti office boy. Sementara asuransi kesehatan anggota DPR dinilai sangat mahal. Setiap anggota DPR menerima asuransi kesehatan Rp 66 juta lebih per orang dengan fasilitas VVIP. Setiap bulan anggota DPR memperoleh asuransi kesehatan Rp 5,5 juta dari total anggaran asuransi DPR Rp 37,2 miliar. Jika dibandingkan dengan asuransi orang miskin yang sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Anggaran itu kalau diberikan untuk 32,53 juta orang miskin, maka per orang menerima alokasi anggaran kesehatan hanya sekitar Rp 150 ribu tiap tahun. Sedangkan untuk satu bulan hanya Rp 12,809. Fitra menilai seharusnya asuransi orang miskin yang mahal bukan anggota Dewan. Oleh karena itu FITRA merekomendasikan beberapa hal yakni menolak alokasi anggaran kenaikan DPR, kalau hanya untuk membuat rumah aspirasi, penambahaan tenaga ahli karena membebani keuangan negara untuk setiap tahunnya. Penambahaan anggaran DPR lebih baik direlokasikan kepada asuransi kesehatan masyarakat miskin.(JUM)

Sumber: Liputan6.com