Empat Bulan, 14 PNS Minta Cerai

Perceraian pegawai negeri di lingkungan Pemkot Malang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Memasuki bulan keempat, terdapat sekitar 15 kasus pengajuan perceraian. Padahal, tahun lalu kasus perceraian yang terjadi sebanyak 16 kasus. Jumlah itu juga lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya sebanyak 6 kasus. "Jumlahnya memang terus meningkat dan itu yang perlu ditelusuri kenapa dari tahun ke tahun kok meningkat," ujar Sutiarsi, inspektur Pemkot Malang, siang kemarin. Angka pengajuan perceraian itu dimungkinkan terus bertambah. Karena angka tersebut diterima oleh inspektorat pada empat bulan pertama di tahun ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya melebihi angka perceraian di tahun sebelumnya. Sedangkan penyebab perceraian beragam. Di antaranya, sebut Sutiarsi, karena sudah tidak tinggal serumah lagi selama dua tahun, ada yang menjadi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan penyebab lainnya. Dia mengakui, tidak semua pengajuan perceraian tersebut langsung dikabulkan. Akan tetapi, juga dilakukan penelusuran terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan, maka dikembalikan ke BKD (badan kepegawaian daerah) untuk dilakukan pembinaan. "Tidak semuanya langsung disetujui, ada yang kami serahkan kembali ke BKD supaya dibina," kata dia. Dari sejumlah pengajuan itu, ada sebanyak 6 pengajuan yang memang sudah tidak mungkin dipertahankan hubungan rumah tangganya. "Dari enam orang itu, sebagian besar adalah PNS wanita yang suaminya swasta," katanya. Sayang, Sutiarsi enggan meyebutkan detail PNS yang mengajukan perceraian tersebut. Sementara berdasarkan data perceraian tahun sebelumnya, didominasi dari dinas pendidikan. Dari sebanyak 16 kasus perceraian, sebanyak lima orang dari dinas pendidikan, kemudian tiga orang dari dinas kesehatan, dua orang dari satpol PP, dua orang dari dinas pertanian, dan masing-masing 1 orang dari dinas perhubungan, kelurahan, dan sekretariat umum. Sumber: Radar Malang