Gerakan Tolak Dana Aspirasi Ramai di Twitter

Gelombang gerakan menolak dana aspirasi terus membesar di Twitter hari ini. Para pengguna Twitter menggunakan #tolakdanaaspirasi untuk menunjukkan penolakan. Mereka berjuang agar gerakan ini menjadi trending topics. Pengguna twitter dengan nama aacchhyy misalnya, menulis " anggota DPR memalukan, #tolakdanaaspirasi." Sementara Ndorokakung, blogger yang memiliki 12 ribu follower ini memposting #tolakdanaaspirasi tujuh baris sekaligus. Aktivis muslim yang punya 10 ribu follower, Ulil Abshar Abdalla, juga ikut menolak. Dia memposting "Tolak Dana Aspirasi! Ayo, sambil makan siang, rame2 me-RT seruan ini. #tolakdanaaspirasi." Partai Golkar mengusulkan dana aspriasi sebesar Rp 15 miliar per tahun. Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, partainya mengusulkan dana aspriasi setelah mendengarkan masukan dari daerah. Menurut Aburizal, dana ini tidak akan diterima secara tunai oleh tiap anggota DPR. Dana tersebut akan dikucurkan ke daerah pemilihan melalui mekanisme angggaran pendapatan belanja dan negara (APBN). Pemerintah telah menolak usulan Partai Golkar ini. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mempertanyakan dasar hukum pengalokasian dana tersebut. Dalam akun Twitternya, Nova Riyanti Yusuf, anggota DPR Komisi IX dari Partai Demokrat dengan tegas menolak dana aspirasi. Noriyu yang memiliki 3.000 follower ini mengatakan DPR tidak berhak atas dana APBN. Dia juga menulis "apa pun yg menguntungkan rakyat, wajib dijalankan. Yg merugikan rakyat, ditolak."

Sementara Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum lewat akun Twitternya memposting "fahami 'tolak dana aspirasi' krn bukan ranah DPR utk mengelola dana APBN, itu ranah-nya 'eksekutif'. Itu posisi Demokrat." Anas yang memiliki lebih dari 13 ribu follower dengan tegas menolak dana aspirasi. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan akhirnya menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. Partai berlambang Ka'bah ini meminta DPR tak menyimpang dari fungsi legislasi. "Kami menolak usulan dana aspirasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfidz melalui pesan pendek kepada Tempo hari ini. Menurut Irgan, ide itu merupakan penyimpangan fungsi DPR sebagai badan legislator. Karena itu, PPP ingin DPR fokus pada fungsi legislasi dan membiarkan eksekutif menjalankan tugas mengeksekusi anggaran negara. "Pertimbangan kami, sesungguhnya tugas DPR RI yang meliputi legislasi, controlling dan budgeting, tidak masuk ranah teknis penempatan program karena sesungguhnya merupakan domain atau kebijakan eksekutif," kata dia. Penolakan terhadap usulan dana aspirasi itu, kata Irgan, telah mempertimbangkan suasana hati masyarakat. "Masyarakat sat ini peka terhadap dinamika yang terjadi, baik di internal parlemen maupun pemerintah," kata dia.

Sumber: tempointeraktif.com