Ini Orang di Balik Gugatan Penangkapan SBY

VIVAnews - Nama organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS) kembali mencuat terkait pembatalan mendadak kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda. Presiden mengungkapkan sejumlah alasan, salah satunya sedang digelar persidangan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diajukan oleh RMS. RMS minta pengadilan HAM di negeri itu menangkap SBY saat berkunjung ke Belanda, rencananya Rabu, 6 Oktober 2010. Kata SBY, pembatalan ini demi harga diri bangsa. Tak hanya nama RMS yang mencuat, John Wattilete, Presiden RMS di pengasingan juga mendadak tenar di Indonesia. Dialah yang meminta pengadilan menangkap Yudhoyono.

Siapa John Wattilete?

Pria bernama lengkap Johannes Gerardus Wattilete lahir pada tahun 1955 di Belanda. Dia berdarah campuran dari ayah yang berasal dari Maluku Selatan dan ibunya yang orang Belanda. Pada 1983 dia lulus dari Katholieke Universiteit Nijmegen (Universitas Katolik Nijmegen). Sehari-hari ia bekerja sebagai advokat di firma hukumnya, Wattilete Advocaten di Amsterdam. Ia bergabung dengan organisasi pemuda Maluku di Belanda. Pada 1993 dia menjabat sebagai salah satu pengurus. Posisinya di RMS makin menanjak. Sejak tahun 1995 ia menduduki pos dalam kabinet sebagai Menteri Urusan Umum RMS. Pada tahun 1999 ia sempat pergi ke Indonesia, bahkan dua kali. Ia pergi sebagai delegasi RMS bersama pendeta Otto Matulessy. Pada 18 Oktober, mereka bertemu dengan Presiden Habibie. Dia juga sempat bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada 16 Desember. Pertemuan itu terkait konflik Islam dan Kristen di Maluku. April 2003, John Watilete, menggantikan Pieter Thenu sebagai Perdana Menteri merangkap Wakil Presiden RMS. Pada April 2009, John Wattilete menggantikan Frans Tutuhatunewa yang telah berusia 85 tahun sebagai Presiden RMS. Dia pernah menyampaikan pernyataan yang 'sedikit melegakan' pemerintah Indonesia. Dalam wawancaranya dengan harian Belanda, Nederlands Dagblad, Wattilete menyatakan RMS tidak serta-merta memperjuangkan kemerdekaan Maluku Selatan. Kata dia, RMS sekarang bersedia menerima bentuk otonomi khusus seperti Aceh.

Belanda Masih Pandang Indonesia Eks Jajahan?

Ketua Komisi I bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq setuju dan mendukung keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menunda lawatan kerja ke Belanda. Bukan soal keamanan, Mahfudz menilai ini soal martabat bangsa. "Saya melihat, masih ada cara pandang di sejumlah kalangan Belanda yang melihat Indonesia sebagai eks jajahan mereka," kata Mahfudz kepada wartawan, Selasa 5 Oktober 2010. Menurutnya, Belanda pun tahu bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) adalah gerakan separatis di Indonesia. Indonesia pun tahu bahwa RMS melakukan pengembangan jaringan selama di Belanda, termasuk penggalangan dana, lobi-lobi politik, sampai advokasi. Mahfudz kemudian mempertanyakan sikap Belanda dengan memberikan ruang bagi RMS, termasuk proses tuntutan RMS di pengadilan Den Haag. Salah satu tuntutan RMS ini adalah pengadilan segera perintahkan penangkapan Presiden SBY jika tiba di Belanda. "Ini kan sama saja membenturkan. SBY tiba di sana dihadap-hadapkan dengan RMS, orang Indonesia yang mengembangkan separatisme," jelas dia. "Terus terang ini masalah martabat." Dia juga mempertanyakan mengapa pengadilan memroses tuntutan RMS itu di saat Presiden SBY akan melakukan lawatan ke negara tersebut. Menurut Mahfudz, pembatalan lawatan presiden merupakan tindakan politik luar biasa yakni memberikan sinyal Pemerintah Belanda. "Kalau ternyata Indonesia itu tidak main-main loh soal RMS." Masalah ini, kata dia, akan masuk dalam pembahasan dalam rapat dengan Menteri Luar Negeri. Selain itu, DPR juga akan membahas masalah Papua karena salah satu agenda kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama adalah Papua. "Setelah DPR reses."

Anas Urbaningrum: RMS 'Dipelihara' Belanda

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda karena adanya ancaman tuntutan penangkapan yang diajukan pentolan Republik Maluku Selatan (RMS) di pengadilan. RMS diduga 'dipelihara' di Negara Kincir Angin itu. "Eksistensi RMS di Belanda sampai sekarang ini mengesankan "dipelihara" atau setidaknya diberi angin oleh pihak Belanda," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada VIVAnews.com, Selasa 5 Oktober 2010. Menurut Anas, Kementerian Luar Negeri dituntut segera meminta penjelasan dari Duta Besar Belanda di Jakarta. Belanda harus mengerti memahami harga diri, marwah, dan kedaulatan Indonesia. Pembatalan kunjungan SBY dikarenakan adanya pengadilan yang akan memutuskan penangkapan terhadap Presiden RI. Kelompok yang salah satunya mengajukan tuntutan penangkapan terhadap Presiden RI adalah Republik Maluku Selatan (RMS). Anas bahkan mengusulkan sebaiknya Presiden mempertimbangkan pembatalan, bukan sekadar penundaan. "Kalau tidak ada penjelasan yang memadai dari pihak Belanda, pembatalan kunjungan adalah alternatif yang perlu dipikirkan," tegas Anas. Seperti dimuat situs berbahasa Belanda, NOS, Sabtu 2 Oktober 2010, Presiden RMS di pengasingan, John Wattilete meminta pengadilan menangkap Yudhoyono atas dugaan pelanggaran HAM. Wattilete juga mempertanyakan di mana kubur salah satu pemimpin RMS, Chris Soumokil -- yang tewas pada 1966 dalam eksekusi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Maka itu, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah mendukung penuh keputusan penundaan kunjungan kenegaraan SBY ke Belanda. Pihak Belanda dituntut segera memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi VIVAnews.com, Kedutaan Besar Belanda di Jakarta belum bisa memberikan keterangan terkait pembatalan kunjungan SBY ini. Keterangan dari pemerintah Belanda akan disampaikan pada saatnya. "Kami belum bisa memberikan keterangan atas penundaan keberangkatan Presiden SBY ke Belanda," kata Sekretaris Dua Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, Edwin Groenendijk saat dihubungi VIVAnews.com, Selasa 5 Oktober 2010. Bahkan salah seorang staf lainnya menyarankan agar peristiwa ini sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Kedutaan Besar RI di Belanda.

Sumber: vivanews.com; 06-10-2010