Hermawan Kartajaya: Nabi Muhammad Itu Berkarakter Pemasaran

Surabaya (ANTARA News) - Ahli pemasaran (marketing) Dr (HC) Drs Ec Hermawan Kartajaya MSc FCIM (UK) menilai Nabi Muhammad SAW itu merupakan seorang nabi yang memiliki karakter marketing. "Sebagai pemeluk Katholik, nabi saya saja bukan ahli perdagangan, tapi Nabi Muhammad SAW itu pedagang dan dalam dirinya melekat karakter pemasaran," katanya di Surabaya, Rabu. Setelah penganugerahan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa di bidang filsafat pemasaran dari ITS kepada dirinya, ia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya pedagang, tapi dia memiliki karakter Al Amin atau jujur. "Al Amin itu karakter, dan karakter itu melebihi `branding` (merek)," kata penggagas Museum `Marketing 3.0` berkelas dunia di Ubud, Gianyar, Bali itu. Menurut penulis buku-buku marketing yang diterjemahkan dalam 20 bahasa non-Bahasa Inggris itu, marketing itu bukan hanya penjualan atau kalkulasi untung-rugi, namun marketing itu meliputi rasional, emosional, dan spiritual. "Karena itu, saya menggagas marketing 3.0 atau perusahaan dengan spiritual yakni kejujuran. Jadi, marketing itu bukan hanya rasio dengan produk yang bagus, atau marketing juga bukan hanya emosional dengan produk yang memuaskan, tapi kejujuran juga menentukan," katanya. Didampingi Rektor ITS Surabaya Prof Ir Priyo Suprobo, pendiri MarkPlus Inc itu mengaku orang menyangka perkembangan internet akan mendorong untuk berbuat tidak jujur. "Bagi saya, hal itu justru sebaliknya, karena internet akan memaksa orang menjadi beragama, karena siapa saya yang tidak jujur akan menjadi sangat transparan dan tidak ada yang bisa disembunyikan," katanya.

Namun, katanya, gagasan "Marketing 3.0" yang mengedepankan kejujuran itu masih banyak dicibiri orang, karena mereka belum percaya, sebab ada orang yang tidak jujur tapi sukses. "Saya yakin, ke depan, marketing yang berkesinambungan itu dibangun atas dasar rasionalitas, emosional, dan spiritual. Kalau tidak jujur akan sulit disembunyikan, apalagi orang Indonesia itu pengguna facebook nomer dua dan pengguna twitter nomer enam di dunia," katanya. Bahkan, ia meyakini Marketing 3.0 yang merujuk pada karakter Nabi Muhammad SAW itu akan membuat marketing di Indonesia lebih maju daripada negara lain, termasuk Amerika. "Nanti, orang Amerika harus `iqra` (membaca atau belajar) tentang pemasaran kepada orang Indonesia," katanya, didampingi Direktur Nanyang Technopreneurship Center, Singapura, Hooi Den Huan PhD. Dalam kesempatan itu, Rektor UI Prof der Soz Gumilar R Somantri menilai Hermawan Kartajaya merupakan doktor kehormatan yang Islami daripada orang Islam sendiri. "Beliau lebih Islami, karena filsafat marketing yang digunakan dari ajaran Islam, karena itu masyarakat Muslim hendaknya belajar kepada beliau untuk lebih meyakini keindahan Islam itu," katanya.

Sumber: Antara, Kamis, 16 Desember 2010

YLKI: Keluhan Layanan Telekomunikasi Tertinggi Ketiga

Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat keluhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi masih tinggi, bahkan menempati urutan ketiga setelah perbankan dan kelistrikan. "Sampai hari ini pengaduan terkait telekomunikasi yang masuk ke YLKI masih tinggi, di urutan ketiga setelah perbankan dan PLN," kata Agus Sujatno dari Divisi Publikasi YLKI saat peluncuran Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSMKTI) di Jakarta, Rabu. Menurut Agus, pengaduan masyarakat terkait sektor telekomunikasi rata-rata mencapai 100 pengaduan per tahun. "Yang tidak melakukan pengaduan (memilih diam) tentu lebih besar jumlahnya," katanya. Menurut Agus, persoalan yang dikeluhkan semakin lama semakin bervariasi seiring dengan adanya berbagai layanan yang diberikan penyedia jasa telekomunikasi. "Yang termasuk besar adalah pengaduan konsumen yang merasa pulsanya dipotong secara sepihak untuk jasa layanan tertentu yang sebenarnya tidak mereka inginkan, seperti RBT (ring back tone atau nada sambung pribadi)," katanya. Selain itu, kata Agus, pengaduan lain yang cukup banyak adalah terkait buruknya kualitas koneksi internet, yang sangat tidak sesuai dengan yang dipromosikan operator.

Sementara itu Ketua LSMKTI Denny AK menyatakan, sekarang kedudukan antara konsumen dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi sangat tidak seimbang. "Konsumen berada pada posisi yang lemah, hanya menjadi obyek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya," katanya. Dikatakannya, contoh paling nyata adalah terjadinya kartel SMS yang melibatkan hampir seluruh operator jasa telekomunikasi yang telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Kartel SMS ini ternyata telah merugikan konsumen Indonesia dengan total kerugian Rp2,827 triliun mulai tahun 2004 hingga 2007," katanya. Menurutnya, faktor utama penyebab lemahnya posisi konsumen adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya. Di sisi lain, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) terkesan kurang memberikan pemihakan yang cukup kepada konsumen. Ia mencontohkan kasus tindak penipuan yang dilakukan PT Cahaya Inti Abadi (CIA) Mobile bersama-sama PT Telkomsel berupa penyediaan layanan secara ilegal pada 2009. "Tindakan penipuan ini telah merugikan konsumen miliaran rupiah namun ternyata cukup didamaikan oleh BRTI, tidak dilanjutkan ke polisi," katanya. Karena itu, kata Denny, pihaknya akan bersinergi dengan berbagai instansi terkait, termasuk YLKI, untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen telekomunikasi, baik melalui upaya peningkatan kesadaran konsumen, advokasi, maupun pengawasan terhadap pelaku bisnis telekomunikasi. "Termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah terkait industri telekomunikasi," katanya.(S024/S026)

Sumber: Antara, Rabu, 1 Desember 2010

Chairul Tanjung: 5 Sektor Usaha Paling Moncer

VIVAnews - Pemilik kelompok usaha CT Corporation, Chairul Tanjung, memperkirakan lima sektor bisnis yang bakal tumbuh signifkan dalam beberapa tahun mendatang. Kelima sektor bisnis yang paling menggiurkan itu adalah media, otomotif, jasa keuangan, ritel, dan kesehatan. "Pertumbuhan kuat akan terjadi pada semua sektor," kata Chairul dalam seminar bertajuk BNI Economic Outlook 2011 di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta, Senin, 29 November 2010. Menurut Chairul, potensi pertumbuhan kelima sektor tersebut terutama dipicu meningkatnya produk domestik bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia yang saat ini sebesar US$3.000 per kapita menjadi US$8.000 per kapita pada 2015. Di sektor otomotif, CT sapaan Chairul Tanjung mengatakan, pertumbuhan sudah mulai terlihat pada tahun-tahun terakhir. Tahun ini, penjualan mobil diperkirakan bisa menembus lebih dari 700 ribu unit. Bahkan, PT Astra International Tbk memperkirakan penjualan mobil bisa mencapai 760 ribu unit. "Penjualan ini merupakan rekor yang pernah tercapai sampai saat ini," kata CT. Sementara itu, dia menambahkan, penjualan sepeda motor akan tumbuh menjadi delapan juta unit pada 2011. Untuk sektor media, CT memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang membaik ikut meningkatkan kegiatan promosi produk. Bahkan, persaingan di industri itu akan semakin sengit, sehingga prospek industri media akan makin besar. Salah satu sektor yang juga akan memperoleh momentum pertumbuhan luar biasa adalah jasa keuangan. Industri ini tumbuh besar karena porsi deposito terhadap PDB Indonesia sampai saat ini masih relatif kecil.

Selain industri perbankan, sektor jasa keuangan lain juga akan semakin tumbuh, karena industri asuransi yang berkembang saat ini masih relatif kecil. Padahal, potensi di industri tersebut cukup besar. CT juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan diikuti dengan pertumbuhan sektor perdagangan ritel. Dengan tanpa melupakan perdagangan pasar tradisional, industri ritel akan tumbuh signifikan, bahkan lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk Indonesia, CT memperkirakan industri kesehatan juga bakal mengalami pertumbuhan signifikan. Makin besarnya PDB per kapita masyarakat Indonesia, secara otomatis akan menyebabkan makin tingginya kesadaran terhadap kebutuhan kesehatan. "Jika dulu orang tidak bisa makan karena tidak punya uang, ke depan orang mempunyai uang tapi tidak bisa makan karena mereka tidak sehat," ujarnya. Meski meramalkan lima sektor tersebut akan tumbuh signifikan pada masa mendatang, CT menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Tantangan tersebut di antaranya situasi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa, perang kurs, akselerasi pembangunan infrastruktur, serta masalah pendidikan yang masih rendah. "Pada 2011 masih akan lebih baik, meski banyak tantangan. Masalah geopolitik akan menjadi salah satu faktor penunjang," kata CT. (hs)

Sumber: vivanews.com, Senin, 29 November 2010

Rencana Redenominasi Belum Pengaruhi Rupiah

VIVAnews - Nilai tukar rupiah di pasar spot antarbank Jakarta diperkirakan bergerak stabil cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada transaksi hari ini, Selasa 3 Agustus 2010. Dealer valas PT Bank OCBC NISP Tbk Yudhi Setiawan menuturkan, rencana Bank Indonesia mengurangi nilai mata uang tanpa nilai dari uang tersebut (redenominasi rupiah) belum mempengaruhi laju mata uang lokal itu pada hari ini. Sebab, kata dia, hal itu baru sebatas rencana atau penjajakan. Bahkan, dalam lingkungan pemerintah sendiri belum ada kepastian. "Pagi ini rupiah dibuka masih bergerak stabil di kisaran level 8.940-8.945 per dolar AS seperti penutupan kemarin," kata dia kepada VIVAnews di Jakarta, hari ini. Yudhi menambahkan, stabilnya permintaan korporasi akan dolar AS dan menguatnya sebagian besar kurs regional maupun global terhadap dolar AS turut menopang stabilnya pergerakan rupiah di hari ini. "Namun, kecenderungan menguat tetap ada," ujarnya. Dia memproyeksikan, kurs rupiah cenderung menguat terhadap dolar AS sampai penutupan nanti yaitu di kisaran level 8.900-8.950 per dolar AS. Sebab, penguatan sebagian besar mata uang mancanegara terhadap dolar AS bisa menjadi sentimen positif. Berdasarkan data transaksi di Bloomberg hari ini pukul 08.30 WIB, mata uang nasional itu bergerak di posisi 8.938 per dolar AS. Sedangkan pada penutupan Senin 2 Agustus 2010, di pasar spot antarbank Jakarta, mata uang lokal itu berakhir pada kisaran 8.940-8.950 per dolar AS. Sementara itu, menurut data kurs tengah mata uang asing Bank Indonesia kemarin, rupiah bertengger di level 8.938 per dolar AS dari perdagangan akhir pekan lalu yang berakhir di posisi 8.050 per dolar AS. (umi)

Sumber: Vivanews.com, 03-08-2010

Kembalian Seharusnya Uang Koin, Bukan Permen

VIVAnews - Gerakan Peduli Koin Nasional resmi diluncurkan Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Umum Aprindo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Sabtu, 31 Juli 2010. Gerakan bertujuan mendorong tumbuhnya budaya masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan uang pecahan kecil atau koin dalam kegiatan transaksi. Gerakan ini juga bertujuan mendorong agar pedagang atau peritel memiliki budaya sama dan bertanggung jawab dalam memberikan hak konsumen. Memberi pengembalian dalam bentuk uang, bukan permen. "Konsumen seharusnya boleh memilih bentuk kembalian (saat bertransaksi) apakah uang atau permen. Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan (kembalian) uang," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Dalam sambutannya, Mari Elka mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah persoalan suplai koin. Peredaran koin tidak sebanding dengan keperluan. Namun, Mari Elka memberikan contoh peristiwa pengumpulan Koin Untuk Prita. "Dalam waktu tak berapa lama, terkumpul jumlah koin banyak sekali. Jadi sebenarnya banyak koin yang beredar di masyarakat kita," kata Mari Elka. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Prita Mulyasari ini, Mari Elka juga ingin mendorong agar budaya menabung recehan di celengan kembali digalakkan. "Bank dan kasir juga berperan dalam menerima koin yang ada," ujarnya.

Senada dengan Mari Elka, Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, berharap gerakan ini bisa memungkinkan berjalannya kembali kearifan lokal yang praktis dengan cara menabung koin. Perusahaan atau retailer dan jumlah outlet yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini antara lain Alfamart (1.050 outlet) Indomaret (1.050 outlet), Hero, Giant, Guardian, dan Circle K. Masyarakat luas yang memiliki uang logam dapat memanfaatkan dengan cara menukarkan atau membelanjakannya di toko-toko yang memasang tanda "Peduli Koin Nasional". Setiap tahun, dari total uang tunai yang diedarkan oleh Bank Indonesia, dari sisi jumlah, uang logam mencapai 60 persen dari total uang tunai yang diedarkan meski dari sisi nilai hanya satu persen. "Walau kecil nilainya, tetapi besar manfaatnya di masyarakat," kata Darmin. Per 30 Juni 2010, uang logam yang beredar di masyarakat senilai Rp3,2 triliun atau sebanyak 15,5 miliar keping. Jumlah terbanyak adalah pecahan Rp100 sebanyak 6,7 miliar keping. Pada 2010, Bank Indonesia berencana mencetak 1,6 miliar keping uang logam. (adi)

Sumber: vivanews.com, Sabtu, 31 Juli 2010

Mimpi Industri Otomotif

JULI ini layak disebut sebagai bulan otomotif. Berbagai isu yang menyangkut segala hal tentang kendaraan mendapat porsi pemberitaan luas di berbagai media. Mulai hal yang tidak terkait langsung, seperti isu pembatasan BBM bersubsidi, sampai hajatan paling akbar yang saat ini berlangsung, yakni Indonesia International Motor Show (IIMS) 2010. Otomotif memang ladang subur yang berpotensi mengangkat Indonesia di kancah perdagangan internasional. Industri otomotif nasional digadang-gadang menjadi pemain utama di kancah ASEAN seiring dengan implementasi Asean Economic Community pada 2015. Di pasar domestik, populasi penduduk Indonesia yang sebesar 237 juta jiwa menjadi sebuah potensi dan tantangan bagi para pemain otomotif. Untuk itu, pemerintah menetapkan industri otomotif sebagai salah satu sektor prioritas yang perlu didorong melalui insentif fiskal bea masuk, value added tax, dan berbagai kemudahan, seperti importasi, imigrasi, dan penggunaan tanah. Bersama India dan Tiongkok, melalui industri otomotif, Indonesia dapat menjadi raksasa ekonomi dunia dalam 5-10 tahun ke depan. Dengan semua potensi itu, Wakil Presiden Boediono saat membuka IIMS 2010 tiga hari lalu tanpa ragu mematok target produksi satu juta kendaraan dalam lima tahun ke depan. Sebagai ahli moneter, optimisme Boediono itu bukan tanpa dasar. Mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Indonesia

(Gaikindo), volume penjualan mobil pada tahun ini, tampaknya, akan jauh melampaui penjualan tahun lalu. Penjualan mobil secara nasional pada semester pertama 2010 telah mencapai 370.206 unit, setara dengan 76,2 persen dari seluruh penjualan mobil nasional pada 2009. Dalam sisa waktu enam bulan lagi dipastikan penjualan 2009 terlampaui.

Namun, target boleh muluk, tapi kaki harus tetap menginjak bumi. Sebelum IIMS 2010 dibuka, para pemilik mobil dibuat cemas karena tersiar kabar bahwa pompa bahan bakar (fuel pump) bensin sedemikian jeleknya sehingga berpotensi merusak mesin kendaraan. Kekhawatiran ini bukanlah mengada-ada. Faktanya, sejumlah bengkel mobil resmi mengalami lonjakan kunjungan servis dengan keluhan yang sama, yakni kerusakan fuel pump. Kalangan agen tunggal pemegang merek (ATPM) terkaget-kaget. Daihatsu mencatat terdapat sekitar 70 kasus gangguan pada fuel pump di wilayah DKI Jakarta pada Juni lalu. Padahal, biasanya hanya 30-40 kasus per bulan. Toyota dan Honda mengalami hal serupa. Selama Mei-Juni, Toyota mendata ada lebih dari 100 kasus kerusakan, sedangkan Honda lebih dari 100 kasus dalam dua pekan terakhir. Sampai sekarang belum jelas apakah mogok masal itu akibat cacat produksi atau kualitas bahan bakar bensin Pertamina yang kurang bagus. Kedua belah pihak sama-sama tegas membantah. Padahal, yang dibutuhkan konsumen bukan bantahan, melainkan upaya intropeksi keras bersama untuk mencari penyebab masalah. Merosotnya reputasi pasar raja otomotif dunia asal Jepang, Toyota, tahun ini bisa menjadi pelajaran. Ternyata bukan produk paling canggih dengan teknologi terdepan serta produksi tercepat dan terbanyak yang membuat konsumen terpikat. Yang penting adalah kualitas produksi dan layanan. Toyota sempat mengabaikannya dan akhirnya harus membayar mahal. Puluhan ribu mobil harus ditarik kembali (recall) dan konsumen dikecewakan.Kasus mogok masal di Jakarta adalah peringatan. Jika untuk menjawab pertanyaan mengapa ribuan fuel pump ngadat di Jakarta saja industri otomotif gagal, lupakan tema-tema besar yang saat ini digembar-gemborkan di IIMS 2010 seperti "teknologi eco-friendly", "produksi sejuta", apalagi "go international".

Sumber: Jawapos, Senin, 26 Juli 2010

Tips Hitung Tagihan Pasca Tarif Listrik Naik

VIVAnews - Pemerintah dan PLN sudah memastikan tarif dasar listrik untuk semua golongan mulai Juli ini akan naik. Artinya pada bulan Agustus, pelanggan listrik PLN akan menerima tagihan dengan harga baru yang sudah disesuaikan. Namun di tengah kenaikan tersebut, sempat muncul polemik mengenai adanya industri yang mengalami kenaikan tarif listrik dan sebagian lagi malah mengalami penurunan. diatas 18 persen. Padahal pemerintah menetapkan, rata-rata kenaikan listrik untuk semua golongan berkisar antara 10-15 persen dengan batas maksimal kenaikan atau penurunan sebesar 18 persen. Untuk mencegah agar tagihan listrik baru sesuai dengan perhitungan, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui benar tidaknya tagihan kita bulan depan. Pertama, perlu dicatat, kenaikan TDL mulai Juli 2010 rata-rata sebesar 10-15 persen dengan batas kenaikan atau penurunan masing-masing sebesar 18 persen. Artinya, tidak akan ada pelanggan, khususnya dari kalangan industri, yang terkena kenaikan maupun penurunan lebih dari 18 persen. Kedua, catat pemakaian listrik (kWh) rekening anda. Masuk golongan manakah rekening tagihan listrik anda. Sekaligus lihatlah rekening anda untuk tagihan bulan Juli dan Agustus. Ketiga, hitung rekening pelanggan dengan dua cara yaitu membandingkan tagihan rekening lama dan rekening baru. Jika kenaikan atau penurunan rekening tagihan baru anda dibandingkan tagihan kurang dari atau sama dengan 18 persen (untuk batas atas muncul angka kurang dari atau sama dengan 118 persen sedangkan batas bawah lebih dari atau sama dengan 81 persen), maka tagihan yang berlaku adalah tagihan baru tersebut.

Namun jika perbadingan rekening baru terhadap rekening lama menunjukan kenaikan lebih dari 18 persen atau terlihat hasil pembandingan di kalkulatur lebih dari 118 persen, maka rekening harus dihitung ulang dengan cara rekening lama dikalikan dengan 118 persen atau (Tagihan = Rekening Lama X 118%). Sebagai ilustrasi, jika tagihan listrik pada bulan Juli sebesar Rp 77.283.750 dan tagihan Agustus Rp 102.015.938, akan diperoleh perbandingan tagihan antara Agustus dan Juli sebesar 132 persen atau melebihi batas kenaikan 118 persen. Maka tagihan yang disempurnakan adalah tagihan lama sebesar Rp 77.238.750 dikalikan 118 persen dan didapatkan hasil tagihan yang tepat sebesar Rp 91.194.825 atau (Rp 77.238.750 X 118% = Rp 91.194.825). Inilah tagihan listrik yang harus anda bayar. Namun jika perbadingan rekening baru terhadap rekening lama menunjukan penurunan lebih dari 18 persen atau muncul hasil perhitungan dibawah 82 persen, maka rekening harus dihitung ulang dengan cara rekening lama dikalikan dengan satu dikurangi 18 persen atau [Tagihan = Rekening lama X (1-18%)] Ilustrasinya sebagai berikut, tagihan Juli Rp 28.554.750 dan Agustus Rp 20.403.188 maka diperoleh perbandingan 71,45 persen atau tagihan anda turun sekitar 28,55 persen (batas penurunan maksimal 18 persen). Maka tagihan yang disempurnakan adalah tagihan lama sebesar Rp 28.554.750 dikalikan (1-18%) akan didapatkan hasil tagihan yang tepat sebesar Rp 23.414.895 atau jika menggunakan rumus (Rp 28.554.750 X (1-18%)) = Rp 23.414.895). Inilah tagihan listrik yang harus anda bayar.

Sumber: Vivanews.com, 22-07-2010.

8 Negara Surga "Bebas" Pajak di Asia

VIVAnews - Salah satu hasil sidang dalam pertemuan G20 di Toronto, Kanada pekan lalu adalah soal sanksi atau tekanan bagi negara-negara yang disebut non cooperative jurisdiction dalam soal perpajakan. Istilah non cooperative jurisdiction ini ditujukan bagi negara-negara yang tidak mau bekerja sama atau masih memberi kesempatan bagi setiap orang untuk bermain pajak atau membahayakan negara lain karena bisa memunculkan potensi krisis. Dalam pertemuan di London pada 2009, G-20 juga sepakat tentang transparansi dan akses informasi untuk pertukaran informasi perpajakan. Adanya kesepakatan G20 akan memberikan sanksi bagi negara-negara yang dikenal sebagai 'tax havens'. Tax Havens adalah istilah bagi negara yang dikenal sebagai surga bebas pajak. Maksudnya, di wilayah atau negara ini, pajak dikenakan pada tingkat yang rendah, bahkan tidak sama sekali atau nihil. Tax havens

kerap dituding sebagai wilayah bagi individu atau perusahaan untuk menghindari pajak dari satu negara dengan membuat anak perusahaan di wilayah atau negara tax havens. Negara-negara ini juga dianggap sebagai tempat bagi koruptor untuk menyimpan aset-aset berharga mereka. Mereka bisa menempatkan duitnya tanpa banyak ditanya dan dicurigai.

Seperti ditulis majalah Forbes baru-baru ini, sejumlah negara di Asia juga dikenal sebagai negara-negara yang menjadi surga penghindaran pajak. Mereka juga masuk dalam daftar hitam Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) agar segera melakukan perbaikan peraturan di negeri tersebut.

1. Hong Kong

Hong Kong melewati tenggat waktu yang ditetapkan G-20 agar pada Maret lalu membuktikan bahwa negeri itu bukanlah sebuah surga pajak dengan meneken 12 perjanjian komprehensif untuk penghindaran pajak berganda, sehingga terbuka kemungkinan sanksi atau hukuman lain.

2. Macau

Macau merupakan wilayah administrasi khusus yang dikelola China masuk dalam daftar blacklist OECD. Perolehan pajak dari industri perjudian mencapai lebih dari separoh pendapatan pemerintah Macau.

3. Singapura

Undang-undang kerahasiaan bank yang ketat di Kota Singa membuat negara ini menjadi tujuan populer bagi orang kaya asal Indonesia, Malaysia, China dan negara Asia lainnya. Fokus saat ini yang mengarah pada surga penghindaran pajak Eropa diperkirakan malah mendorong lebih banyak dana asing ke Singapura.

4. Malaysia

OECD menetapkan Malaysia sebagai surga pajak pada April 2009, tetapi Malaysia dengan cepat menegosiasikan agar keluar dari blacklist dan berjanji akan memperbaiki. Pulau Labuan di Kalimantan dinyatakan sebagai surga pajak sejak 1990, serta menjadi pintu gerbang investasi dana Islam di Asia.

5. Filipina

Kebijakan kerahasiaan bank yang ketat menempatkan Filipina dalam daftar blacklist OECD bersama dengan negara seperti Kosta Rika, Malaysia dan Uruguay. Untuk membersihkan diri dari stigma buruk tersebut, pembuat kebijakan meluluskan aturan pada Maret 2010 yang memungkinkan Filipina berbagi informasi keuangan dengan pihak asing.

6. Vanuatu

Negara pulau kecil Pasifik Vanuatu ini mulai memperbaiki kebijakan di negarinya dengan meneken perjanjian pertukaran informasi pajak dengan Australia pada 21 April. Kebijakan menjadikan pulau ini surga bebas pajak telah menjadi kontributor utama bagi ekonomi.

7. Nauru

Nauru adalah negara merdeka terkecil di dunia, tidak memiliki ibu kota dan tidak punya mata uang sendiri, tetapi menggunakan dolar Australia. Nauru mengembangkan industri-industri pariwisata dan perbankan lepas pantai untuk menunjang ekonomi negara.

Tangkap Peluang Revaluasi Yuan

DI tengah ancaman krisis global kedua dari Eropa, pemerintah Tiongkok mengambil kebijakan yang melegakan dunia. Setelah sekian lama mencantolkan kurs mata uangnya dengan dolar AS, Negeri Panda itu akhirnya melepas nilai tukar yuan. Dampaknya pun sungguh luar biasa. Dalam tempo singkat, pasar modal global langsung bergairah setelah sebelumnya melemah dihantam krisis utang di Eropa. Yang dilakukan Tiongkok tersebut sebenarnya sudah ditunggu-tunggu dunia. Sejak jauh-jauh hari, negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia yang tergabung dalam G-20 mendesak Tiongkok merevisi kebijakan mata uangnya. Selama ini, nilai tukar yuan atau renminbi terhadap mata uang kuat seperti dolar AS atau euro dianggap terlalu rendah. Akibatnya, produk-produk Tiongkok selalu mengalahkan produk-produk negara kompetitor lantaran harganya lebih murah. Memang banyak negara menuding kebijakan kurs rendah itu merupakan strategi Beijing untuk mendongkrak ekspor. Namun, Tiongkok berpendapat kebijakan pematokan nilai tukar tersebut merupakan langkah penting agar manufaktur bisa bertahan dan lapangan kerja tumbuh. Terlepas dari itu, bagi Indonesia, revaluasi yuan memang menguntungkan. Sebab, dalam dua tahun terakhir, kurs rupiah terhadap yuan terus mengalami apresiasi hingga 17 persen. Fleksibilitas yuan bisa menjadi stimulus tak langsung untuk sektor perdagangan dan finansial. Dari sisi perdagangan, apresiasi yuan bakal meningkatkan daya saing produk RI di pasar internasional, terutama yang bersinggungan dengan barang Tiongkok.

Penguatan yuan menyebabkan produk negara berpenduduk terbesar di dunia itu lebih mahal daripada produk nasional. Sedangkan dari sisi finansial, fleksibilitas yuan akan mendorong arus dana asing mengalir deras ke negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, kita harus pandai menangkap peluang tersebut. Caranya, antara lain, menciptakan proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, dunia usaha perlu menyesuaikan struktur biaya produksi agar bisa lebih bersaing. Jangan sampai peluang yang ada lewat begitu saja dan direbut kompetitor seperti Vietnam yang proses produksinya kini kian efisien. Sebab, bisa jadi, apresiasi yuan terhadap dolar atau mata uang kuat lain hanya berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Pemerintah Tiongkok tentu tak akan membiarkan kurs yuan menguat terlalu tinggi sehingga merugikan kinerja ekspor negerinya sendiri. Tentu mereka akan menjaga fluktuasi yuan dalam rentang yang masih menguntungkan. Di samping itu, tak sedikit yang meragukan bahwa Tiongkok melepas kurs yuan dengan sepenuh hati. Kebijakan tersebut dinilai hanya untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara maju sebelum pertemuan G-20 yang dilangsungkan pada 26-27 Juni di Toronto, Kanada. Kendati begitu, tak ada salahnya kita semua melakukan pembenahan secara gradual senyampang ada momentum yang pas. Toh, dunia usaha tak akan rugi bila melakukan pembenahan, meski Tiongkok tak sepenuhnya merevaluasi nilai tukar yuan. Tanpa penguatan nilai tukar yuan pun, meningkatnya efisiensi di sektor industri bakal menguntungkan dan memacu daya saing di pasar internasional. Dampak selanjutnya, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terjaga dan terpelihara. (*)

Sumber: Jawapos

Subsidi BBM Pasti Dicabut, Kompensasi Belum Ditetapkan

Pemerintah dipastikan akan mencabut subsidi bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Namun, mekanisme pencairan kompensasi bagi masyarakat dan jumlahnya belum ditetapkan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengemukakan hal itu seusai penyerahan bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu (29/5). ”Ini masih dalam pembahasan. Belum dipastikan mekanisme dan jumlahnya,” ujarnya seraya menekankan, pemerintah masih menghitung besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dicabut. Menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, pemerintah tidak bermaksud menyusahkan masyarakat dari golongan ekonomi tertentu dengan pencabutan subsidi tersebut. ”Pemerintah akan memberikan kompensasi-kompensasi kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak, terutama masyarakat miskin,” ujarnya. Agung juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 14,1 persen pada 2009 menjadi 8-10 persen pada 2014. Diharapkan, dengan pencabutan BBM bersubsidi itu, target penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak terganggu.

Penyaluran dana KUR

Dalam kesempatan yang sama, Agung mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan melalui tiga kelompok program, yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; penanggulangan berbasis masyarakat; dan penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sudah cukup bagus. ”Untuk kelompok pertama, sifatnya sumbangan sosial. Yang sedang diupayakan digenjot adalah kelompok kedua dan ketiga,” katanya. Untuk kelompok pertama, sumbangan sosial yang diberikan pemerintah adalah dalam bentuk subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin). Secara nasional, tahun ini pemerintah telah menetapkan 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin. Tiap-tiap RTS mendapatkan 13 kilogram beras. ”Untuk pagu Januari sampai dengan April 2010, sudah 93,04 persen raskin tersalurkan di seluruh Indonesia,” ucapnya. Tentang dua pola pemberdayaan lainnya, Agung mengakui, masih diperlukan waktu untuk mencapai angka yang ditargetnya. Sebagai gambaran, ia menyebutkan, pemerintah menargetkan penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Namun, sejak 2007 hingga kini, KUR yang tersalurkan baru Rp 19,26 triliun. ”Masih perlu upaya-upaya dari bank penyalur untuk meringankan persyaratan pengambilan plafon kredit itu,” tuturnya.

Bantuan Rp 75 juta

Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar mengatakan, untuk Aceh, selain mendapatkan alokasi bantuan pembangunan melalui PNPM Mandiri, masyarakat desa atau gampong juga mendapatkan dana bantuan keuangan peumakmoe gampong (BKPG). Pada 2009, tiap-tiap gampong mendapatkan dana bantuan senilai Rp 100 juta. Namun, tahun ini masing-masing hanya mendapatkan Rp 75 juta. ”Karena sempat ada ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif, tidak semuanya bisa cair. Namun, nanti bisa dianggarkan lagi pada anggaran perubahan atau tahun berikutnya,” kata Nazar. (mhd)

Sumber: Kompas

Cara Malaysia Wacanakan Pangkas Subsidi BBM

Pemerintah tengah sibuk menyiapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, yakni solar dan premium. Opsi itu antara lain larangan pemakaian premium dan solar bagi mobil pribadi, pengaturan berdasarkan usia kendaraan hingga larangan sepeda motor memakai premium. Alasannya, pesatnya pertumbuhan jumlah motor menjadi pemicu konsumsi BBM bersubsidi melonjak secara signifikan. Akibatnya, ini mengancam kuota konsumsi BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, sebesar 36,5 juta kiloliter (KL). Jika pemerintah tidak membatasi, konsumsi BBM bisa membengkak menjadi 40,5 juta KL sepanjang 2010 yang berakibat pada meningkatnya defisit APBN. Pada triwulan II tahun ini, pemerintah menargetkan bisa menetapkan putusan yang akan diambil. Sesungguhnya soal beban subsidi bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Negara tetangga Malaysia juga menghadapi persoalan berat terkait beban subsidi BBM. Karena itu, Malaysia tengah memikirkan bagaimana cara mengurangi subsidi. "Bayangkan, Somalia yang negara miskin saja membayar BBM lebih mahal ketimbang Malaysia," ujar Menteri tanpa Portofolio, Datuk Seri Idris Jala seperti dikutip Bernama, 27 Mei 2010. Dia mengungkapkan berdasarkan data dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Malaysia tergolong negara dengan belanja subsidi mencapai 11 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2006-2009. Itu berarti tiga kali lipat ketimbang negara non-OECD seperti Phillipina dan 55 kali lipat dari negara OECD seperti Swiss. "Subsidi ini telah menaikkan defisit anggaran dan beban utang pemerintah. Padahal, subsidi tidak tepat sasaran," kata dia.

Akibatnya, rasio utang Malaysia lebih tinggi ketimbang Indonesia yang mencapai 28 persen, bahkan mendekati Phillipina sebesar 62 persen. Malaysia berniat mengurangi subsidi minyak dan gas, namun akan mempertahankan subsidi pendidikan. Namun, sebelum memutuskan bagaimana opsi yang akan ditempuh, pemerintah Malaysia menggelar jajak pendapat kepada rakyatnya. Lembaga pemerintah semacam Unit Pengelolaan Kinerja dan Delivery yang dipimpin Idris Jala menyebarkan questioner. Intinya berisi soal apakah setuju atau tidak dengan kebijakan pengurangan subsidi. Jajak pendapat itu disebarkan di berbagai mal dan tempat-tempat publik, seperti di Kualalumpur. Misalnya saja di pusat perbelanjaan di Menara Petronas, tampak secara bergantian warga Malaysia mengisi questioner tersebut. "Sudah ada ribuan orang yang mengisi jajak pendapat ini," Mohammad Noraina, seorang penjaga stan jajak pendapat tersebut saat ditemui VIVAnews di lokasi 25 Mei 2010. Namun, kebanyakan dari warga Malaysia menolak subsidi dihapuskan. Noraina mengaku salah satu yang tidak setuju karena rakyat Malaysia masih membutuhkan. Begitupun dengan Aizuddin Zulkafli, seorang akuntan di perusahaan swasta. Ia juga tidak sepakat subsidi dipangkas. "Tunggu dulu, sampai banyak orang Malaysia sudah berkecukupan," ujarnya di sela mengisi questioner.

Sumber: vivanews.com

Ketika Konversi Gas Elpiji Menelan Korban

Ketersediaan minyak tanah yang berasal dari fosil, dari tahun ke tahun kian menipis. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji pada 2008. Sejumlah provinsi di Indonesia menjadi proyek percontohan pada awal penerapan kebijakan itu, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi salah satu daerah rintisan. Setelah dua tahun kebijakan pemerintah itu diterapkan, Kota Makassar yang menjadi pionir penggunaan kompor dan tabung gas ukuran tiga kilogram (kg) bagi daerah lainnya di Sulsel, ternyata sepanjang 2010 harus mencatat sekitar 21 kasus ledakan tabung gas. "Saya sekarang takut menggunakan kompor gas, setelah banyak kasus ledakan tabung gas di Makassar," kata salah seorang warga Pampang, Makassar Daeng Sanneng. Kasus terakhir terjadi pada 6 Mei 2010 pada rumah warga di Jl Pampang II, Lorong V, RT A/RW IV, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Pada kasus ini, dua bocah usia belasan tahun tewas terpanggang. Dua unit rumah dan satu sepeda motor ludes terbakar. Sementara kasus lainnya, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun korbannya harus mengalami kecatatan fisik, karena mengalami luka bakar. Menanggapi fenomena tersebut, salah seorang pengamat sosial dari Universitas Sawerigading, Makassar Mohammad Yahya Mustafa mengatakan, sosialisasi yang minim dari program pemerintah untuk konversi minyak tanah ke penggunaan gas, sangat merugikan mayoritas pengguna tabung gas. Maysrakat mungkin ada di antaranya baru pertama kali gunakan kompor gas, setelah turun temurun menggunakan kompor minyak tanah.

Akibatnya, lanjut dia, peralihan alat memasak dari kompor minyak tanah ke kompor gas yang kurang maksimal dan mendetail diinformasikan itu, harus menelan korban yang umumnya masyarakat ekonomi lemah. Sementara itu, Hidayat Nahwi Rasul dari Centre of Information and Communication Studies (CICS) Sulsel menilai, maraknya kasus ledakan tabung gas di Makassar itu disebabkan tiga faktor. "Lemahnya "quality control" (pengawasan kualitas) produk yang disalurkan ke masyarakat sasaran, kelembagaan kontrol konsumen juga tidak bekerja secara efektif dan masyarakat pengguna yang awam pengetahuannya terhadap penggunaan gas elpiji merupakan faktor pemicu," katanya. Untuk mengantisipasi adanya kasus baru lagi, lanjutnya, maka yang diperlukan adalah sinergitas antara pemasok, Pertamina, lembaga konsumen untuk membicarakan soal mutu produk, pengawasan kualitas, proses distribusi serta sosialisasi penggunaan elpiji melalui media massa secara luas. Sementara Yahya mengatakan, pihak PT Pertamina Region V selaku operator selain harus memperluas informasi dan sosialiasisasi penggunaan kompor gas itu secara mendetail dan terperinci melalui media massa, juga perlu turun langsung ke tengah masyarakat memberi penyuluhan sekaligus praktek penggunaan kompor gas itu.

Material dievaluasi

Menyikapi banyaknya kasus ledakan tabung gas ukuran tiga kg di Makassar, Kepala Administrasi Penjualan Gas Domestik PT Pertamina Region V Muhammad Tahir mengatakan, material paket konversi gas elpiji tiga kg yang disalurkan PT Pertamina Region V yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua sedang dievaluasi. "Material itu kini dievaluasi di pusat. Jadi untuk sementara belum ada penyaluran material yang terdiri dari kompor dan tabung gas serta perangkatnya seperti selang dan regulator," katanya. Menurut dia, pihak Pertamina tidak yakin jika kasus ledakan tabung gas itu disebabkan oleh material yang dibagikan, karena sudah mendapat pengakuan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Bisa saja material yang digunakan itu sudah diganti, karena biasanya sejumlah pengguna tabung gas tiga kg terbujuk promosi pihak swasta untuk mengganti materialnya yang dinilai lebih aman," katanya. Selain itu, lanjutnya, kecelakaan ledakan tabung gas, dapat pula disebabkan oleh tiga faktor yakni kelalaian manusia, hubungan arus pendek dan tidak adanya ventilasi yang mendukung untuk sirkulasi udara di sekitar tempat alat memasak itu. Dengan demikian, dia mengatakan, tidak semata-mata kasus ledakan tabung gas itu disebabkan oleh material yang dibagikan itu. "Untuk menghindari adanya korban, kami juga memberikan selebaran yang berisi petunjuk penggunaan dan pemeliharaan kompor dan tabung gas," ujarnya.

Hanya saja, di lapangan tidak semua masyarakat yang dibagikan material itu mampu memahami selebaran yang diberikan PT Pertamina Region V, karena kendala keterbelakangan pendidikan, bahasa atau waktu luang yang terbatas. Kini, realisasi program konversi minyak tanah ke gas elpiji sudah mencapai 98 persen untuk menjangkau 24 kabupaten/kota di Sulsel dan diharapkan akhir 2010 program pemerintah itu sudah rampung. Masyarakat kalangan menengah ke bawah hanya memiliki satu harapan, agar buah kebijakan pemerintah itu tidak membuat mereka makin sengsara dan "phobia" menggunakan alat masak yang dinilai lebih modern dan praktis. "Kami hanya ingin agar alat masak itu aman digunakan dan pasokan gasnya tidak sulit didapatkan. Jangan sampai minyak tanah semakin langka, kemudian nanti setelah pindah ke gas sedikit demi sedikit gas juga dinaikkan harganya," kata warga Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar Daeng Hasanah.

Sumber: antara

Subsidi Tambah Rp 20 T, BBM Malah Dibatasi

Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Muchammad Romahurmuziy menilai, rencana pembatasan konsumsi bahan bakar subsidi yang disampaikan pemerintah ini terkesan aneh. Pemerintah mengambil kebijakan setelah DPR menyetujui penambahan subsidi BBM sebesar Rp 20,6 triliun dalam Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. Subsidi BBM naik dari alokasi awal APBN 2010 sebesar Rp 68,7 triliun menjadi Rp 89,3 triliun. "FPPP menyetujui adanya penambahan besaran subsidi BBM dalam perubahan anggaran dengan catatan tidak ada pembatasan penggunaan BBM," kata Romahurmuziy kepada VIVAnews, Jumat 28 Mei 2010. Apalagi, salah satu opsi yang diajukan pemerintah justru melarang sepeda motor menggunakan premium, bahan bakar yang masih disubsidi. Menurut dia, sepeda motor seharusnya tetap menjadi prioritas penerima bahan bahar bersubsidi. Sebab, kendaraan ini merupakan moda transportasi rakyat ekonomi menengah ke bawah yang paling efektif.

Romahurmuziy mengatakan, pembatasan peredaran BBM bersubsidi harusnya dikenakan pada kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Angkutan umum dan barang tetap harus mendapatkan prioritas sebagai penerima BBM bersubsidi. "Itu saja harus menjadi alternatif terakhir," katanya. Saat ini pemerintah tengah sibuk menyiapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, yakni solar dan premium. Kementerian mengaku tengah mengkaji berbagai opsi, salah satunya melarang sepeda motor menggunakan premium. Opsi ini sebagai cara menekan konsumsi BBM agar tidak melebihi kuota dalam APBN Perubahan 2010, sebesar 36,5 juta kiloliter. Jika pemerintah tidak membatasi, konsumsi BBM bisa membengkak menjadi 40,5 juta KL sepanjang 2010 yang berakibat pada meningkatnya defisit APBN. Karena itu, pemerintah menargetkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bisa terealisasi pada triwulan III-2010. (jn)

Sumber: vivanews.com

Nama Agus Marto Menguat Jadi Calon Menkeu

Menjelang pengumuman nama Menteri Keuangan yang baru, pergerakan nama kandidat terus berubah. Kini, nama Direktur Utama Bank Mandiri, Agus Martowardojo semakin menguat untuk menduduki posisi tersebut. Sumber VIVAnews yang dekat dengan lingkaran kekuasaan menyebutkan nama Agus Martowardojo belakangan semakin diperhitungkan. "Hari ini, nama Agus yang makin kencang. Kemungkinan besar Agus bakal mulus karena istana sepertinya cocok dengan nama yang satu ini," ujar sumber itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 19 Mei 2010. Agus Martowardojo adalah Direktur Utama Bank Mandiri, bank terbesar di Tanah Air. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Senin, 17 Mei 2010, dia baru saja terpilih kembali untuk menduduki posisi Dirut Mandiri untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sumber itu mendengar sebelumnya faktor kuota perempuan memang menjadi pertimbangan. Karena itu, kemarin yang mencuat adalah kandidat perempuan, seperti Armida Alisjahbana. Nama Anny Ratnawati juga sempat disebut-sebut.

Tetapi, belakangan faktor gender bukan lagi alasan utama. "Ini bukan lagi soal gender, tetapi soal kemampuan dan keberanian karena jabatan Menkeu sangat strategis." Menurut dia, Agus diperhitungkan karena dia dikenal tegas dan tidak mau kompromi. Agus juga terbukti berhasil melakukan pembenahan di Bank Mandiri. "Yang dibutuhkan Kementerian Keuangan saat ini adalah melanjutkan reformasi birokrasi," kata dia. Yang tak kalah penting, menurut dia, Agus juga dikenal baik oleh pelaku pasar dan perbankan. Para pelaku pasar, menurut sumber ini, khawatir jika tiba-tiba nama Menkeu yang baru ternyata tidak dikenal oleh pasar. Agus Marto kini memang menghilang sejak namanya disebut-sebut sebagai kandidat Menkeu. Dia cenderung menghindar dari kejaran wartawan. Bahkan, pada saat RUPS, Senin lalu, Agus tumben-tumbennya tidak ikut jumpa pers. "Pak Agus ada rapat lain," kata seorang staf Bank Mandiri ketika dimintai komentar terkait ketidakhadiran atasannya usai jumpa pers di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin 17 Mei 2010. (art)

Sumber: vivanews.com

Anny Ratnawati, Calon Terkuat Menkeu Baru

Nama Anny Ratnawati, doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mencuat sebagai calon kuat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia dianggap sebagai sosok yang bisa menjadi pengimbang berbagai konflik selama ini. "Namanya santer disebut sebagai calon terkuat di kalangan istana dan Kementerian Keuangan," ujar Marsuki, ekonom Universitas Hasannudin kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa, 18 Mei 2010. Marsuki dikenal bersahabat dengan Anny Ratnawati. Selama tiga tahun, Marsuki merupakan satu tim bersama dengan Anny Ratnawati sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Menurut Marsuki, dari informasi yang dia peroleh, Anny menjadi calon terkuat karena Istana menghendaki Menkeu diisi oleh sosok perempuan guna menjaga proporsi keterwakilan wanita di kabinet. Anny juga dikenal sebagai mantan Dosen Pembimbing Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti program doktor di Institut Pertanian Bogor. Begitupun dengan kalangan di Kementerian Keuangan. Dari informasi yang dia dengar, kalangan internal Keuangan menghendaki agar Anny Ratnawati menggantikan Sri Mulyani. Yang tak kalah penting adalah Anny dianggap sebagai sosok pengimbang antara blok penganut paham ekonomi neoliberal melawan blok paham ekonomi kerakyatan. "Anny berada di jalur ekonomi jalan tengah. Selain itu, maaf, dia juga dikenal sebagai ekonom yang tidak arogan," ujarnya.

Dalam berbagai artikel yang ditulisnya, Anny dikenal sebagai sosok ekonom yang menekankan pembangunan ekonomi nasional berbasis kekuatan keuangan dalam negeri. Namun, di sisi lain, sebagai Dirjen Anggaran, Anny juga dikenal sangat dekat dengan Sri Mulyani. "Ini bisa menjadi jembatan Anny dengan kubu neoliberal." Sebenarnya, selain Anny disebut-sebut pula Armida Alisjahbana yang kini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, Armida sudah dianggap cukup sibuk menekuni Bappenas. Ketika SBY-Boediono menyusul kabinet 2010-2014, nama Anny sebenarnya sempat muncul. Namun, kala itu kembali meredup seiring dengan bersinarnya Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya, sejumlah nama disebut kalangan analis cukup layak untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Mereka adalah Kepala Badan Analisa Fiskal Anggito Abimanyu, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, Pjs Gubernur BI Darmin Nasution, serta Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany. (art)

Sumber: Vivanews.com

Uang TKI Ramai Digarap Bank; Kiriman Uang ke Indonesia Terus Meningkat

Seiring meningkatnya transaksi pengiriman uang atau remitans dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, semakin banyak bank yang mulai serius menggarap bisnis ini. Selain fee based income, bank juga berpotensi mendapat keuntungan selisih kurs dari bisnis remitans. Hampir semua bank besar belakangan cukup intensif mengembangkan layanan remitans. BNI, misalnya, terus memperluas jaringan remitans hingga ke Rusia dan Jerman. Bank Mandiri beberapa waktu lalu membuka kantor perwakilan remitans di Malaysia. Terakhir, BRI meluncurkan jasa remitans yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan lima bank counterpart dari Malaysia, Hongkong, dan Uni Emirat Arab, akhir pekan lalu di Malang, Jawa Timur. Direktur UMKM BRI Bambang Supeno mengatakan, salah satu yang melatarbelakangi peluncuran jasa remitans adalah ditetapkannya BRI sebagai salah satu anggota pokja pembiayaan TKI. Menurut Bambang, ke depan BRI akan menggarap bisnis remitans melalui sistem tertutup (close system refinancing). BRI akan menyalurkan kredit ke perusahaan jasa TKI serta kredit untuk pelatihan dan pemberangkatan TKI. Selanjutnya, cicilan kredit TKI akan dibayarkan majikan ke rekening BRI TKI melalui kantor perwakilan BRI atau bank counterpart di luar negeri.

Potensi besar

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali menjelaskan, BRI memiliki potensi besar untuk menggarap bisnis remitans TKI. Itu karena BRI memiliki 6.600 kantor jaringan online yang tersebar di seluruh pelosok negeri sehingga memudahkan transaksi. Bank-bank berlomba menggarap bisnis remitans karena uang yang berputar dari bisnis ini cenderung terus membesar seiring makin banyaknya TKI di luar negeri. Data Bank Indonesia menunjukkan, kiriman uang TKI dari luar negeri yang dikelola oleh bank pada tahun 2008 mencapai Rp 61 triliun, sementara yang dikelola penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sebesar Rp 940,83 miliar. Kiriman uang TKI cenderung terus meningkat. Pada tahun 2006 sebesar Rp 50 triliun, tahun 2007 jumlahnya naik menjadi Rp 55 triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 61 triliun. Nilai pengiriman uang TKI terbesar pada tahun 2008 berasal dari Malaysia, mencapai Rp 21,5 triliun. Dari Arab Saudi Rp 20 triliun serta sisanya dari negara-negara lain, seperti Hongkong, Korea Selatan, dan Jepang. Jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi memang relatif besar jika dibandingkan dengan yang bekerja di negara-negara lain. Menurut Muhamad Ali, untuk meningkatkan bisnis remitans dengan segmen pasar TKI, BRI melakukan pengembangan produk remitans yang didukung dengan sistem berbasis host to host untuk transaksi kerja sama antar-counterparty remittance luar negeri. Langkah BRI ini juga diharapkan menjadi sarana proses edukasi perbankan kepada TKI. Kurangnya pengetahuan TKI tentang layanan transfer uang melalui jalur formal (perbankan dan lembaga remitans) membuat TKI memanfaatkan jalur pengiriman uang nonformal (tekong). Namun, hal itu rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Untuk melindungi kepentingan TKI dalam pengiriman uang, sangat diperlukan dukungan infrastruktur sistem keuangan yang mudah, cepat, aman, dan berbiaya rendah,” kata Ali. Saat ini jumlah TKI sebanyak 6 juta orang. Malaysia dan Arab Saudi merupakan negara tujuan utama TKI. (FAJ)

Sumber: Kompas

Pemerintah Bentuk Tim Teknis Draf RPP Rokok

Pemerintah membentuk tim teknis lintas kementerian untuk membahas draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan atau dikenal RPP Rokok. "Tim akan membahas substansi, mencari titik temu untuk mendapatkan draf rancangan akhir," Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan Budi Sampoerno usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan mengenai pengarusutamaan gender bidang kesehatan di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan, tim teknis yang terdiri atas para pejabat dari kementerian yang terkait dalam penyusunan rancangan pemerintah tersebut dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dan memulai pembahasan. "Sesegera mungkin akan ada pertemuan," katanya. Dia belum mau menyebutkan substansi pokok dalam rancangan peraturan pemerintah yang ditujukan untuk menekan masalah kesehatan akibat penggunaan produk tembakau tersebut. "Karena itu masih akan dibahas pada rapat kementerian," katanya.

Namun sebelumnya pejabat Kementerian Kesehatan menyatakan peraturan tersebut antara lain akan meliputi pengaturan kawasan tanpa rokok, peringatan berupa gambar di bungkus rokok, larangan menjual rokok kepada anak-anak, serta larangan menjual rokok batangan. Tahun 2009 Kementerian Kesehatan memprakarsai RPP Rokok yang dibuat sebagai pendukung pelaksanaan pasal mengenai rokok dalam Undang-undang Kesehatan (UU No 36/2009). Selain itu pemerintah juga menyiapkan draf RUU tentang pengesahan Konvensi Pengendalian Dampak Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) untuk menekan dampak penggunaan produk tembakau terhadap kesehatan masyarakat. Regulasi tersebut sangat penting mengingat menurut Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia prevalensi perokok di tanah air terus naik dari tahun ke tahun. Pada 1995 prevalensi perokok 27 persen dari populasi, meningkat jadi 31,5 persen pada 2001, dan naik lagi menjadi 34,4 persen pada 2004. Padahal kebiasaan merokok sudah terbukti menimbulkan banyak gangguan kesehatan, membuat beban biaya kesehatan meningkat. Asap rokok yang dihirup seorang perokok mengandung komponen gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sianida, amoniak, oksida dari nitrogen dan senyawa hidrokarbon serta zat kimia berbahaya termasuk tar, nikotin, benzopiren, fenol, dan kadmium. Gas dan partikel dalam asap rokok penyakit obstruksi paru menahun (PPOM) seperti emfisema paru-paru, bronkitis kronis, dan asma. Kebiasaan merokok juga menjadi penyebab utama terjadinya kanker paru-paru karena partikel asap rokok, seperti benzopiren, dibenzopiren, dan uretan, dikenal sebagai bahan karsinogen. Penyebab beberapa penyakit termasuk jantung koroner dan stroke juga berhubungan dengan kebiasaan merokok.
(M035/B010)

Sumber: Antara

Anjloknya Saham Diduga Salah Ketik Angka

Para pelaku bursa saham terkemuka, Wall Street, di New York, Amerika Serikat (AS) heboh setelah indeks harga saham Dow Jones "terjun bebas" nyaris sebesar 1.000 poin. Muncul dugaan bahwa anjloknya indeks itu tidak saja karena kekhawatiran investor atas krisis utang di Yunani, melainkan akibat ada pialang yang salah ketik. Untungnya indeks Dow bisa terangkat kembali. Di akhir transaksi pada Kamis sore waktu New York, indeks Dow hanya turun 347,80 poin (3,2%) menjadi 10.520. Itu pun termasuk penurunan yang cukup besar bagi kelompok harga saham blue chips tersebut. Indeks Standard & Poor's 500 melemah 37,75 poin (3,2%) menjadi 1.128,15. Begitu pula dengan indeks komposit Nasdaq, turun 82,65 poin (3,4%) menjadi 2.319,64. Namun pengelola dan para pelaku pasar saham Wall Street sempat terkaget-kaget melihat indeks Dow turun hampir 1.000 poin (mendekati sepersepuluh dari indesk total) hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah jam. Itu merupakan penurunan terbesar yang dialami Dow selama transaksi. Seperti beberapa hari terakhir, indeks-indeks di Wall Street dalam transaksi Kamis sudah diperkirakan terus menurun menyusul masih khawatirnya para investor atas potensi penularan krisis utang Yunani yang dapat berdampak buruk bagi ekonomi Eropa dan, pada akhirnya, mancanegara. Namun, pada sesi perdagangan siang, terjadi penurunan yang tidak biasa pada indeks Dow. Kelompok saham pelaku industri terkemuka di AS itu sempat terlihat anjlok 998,50 poin sebelum akhirnya perlahan-perlahan kembali naik pada sesi sore. Terakhir kali indeks Dow terjun bebas adalah pada 15 Oktoober 2008. Di masa-masa puncak krisis keuangan saat itu, indeks Dow jomplang 780,87 poin.

Para pelaku pasar pun sempat pucat pasi melihat data itu. Mereka juga mengerubungi layar-layar televisi, mencari tahu ada peristiwa apa yang bisa membuat indeks Dow turun secara dahsyat. "Saya pun jatuh dari kursi. Sepertinya kita sudah di luar kendali," kata Jack Ablin, pialang dari Harris Private Bank di Chicago. Muncul dugaan penurunan tajam ini bukan semata-mata akibat krisis Yunani, melainkan adanya kesalahan dalam transaksi jual saham lewat sistem komputer. Pengawas bursa sedang menyelidiki kabar bahwa ada seorang pialang yang salah mengetik tombol komputer. Trader itu bermaksud melepas saham sebesar US$16 juta, namun yang dia ketik adalah US$16 miliar. Kesalahan itu cukup memicu aksi lepas saham besar-besaran. Kekhilafan tersebut tampaknya segera diperbaiki. Pengelola bursa saham New York (Wall Street) menyatakan tidak ada gangguan dengan sistem komputer utama, namun tidak menjelaskan apakah benar ada pialang yang melakukan kesalahan ketik. Komisi Sekuritas dan Pasar Modal (SEC) menyatakan tengah menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik anjloknya indeks Dow. Badan pengawas itu "tengah bekerjasama dengan bursa untuk melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi investor," kata SEC. "Menurut saya mesin [komputer] sempat mengambil alih situasi. Tidak banyak interaksi manusia pada sistem itu," kata Charlie Smith dari Fort Pitt Capital Group. "Kita tahu bahwa perdagangan dengan sistem otomatis bisa seenaknya dan menurut saya itulah yang terjadi hari ini," lanjut Smith. Banyak investor profesional dan trader di Wall Street menggunakan program-program komputer khusus untuk jual-beli saham partai besar. Program itu menggunakan model matematika yang didesain untuk menampilkan harga saham yang terbaik bagi seorang trader. Namun, sering pula pergerakan angka dari program komputer itu sangat cepat, tergantung dari intensitas transaksi. (Associated Press) (umi)

Sumber: vivanews.com

Sri Mulyani Mundur, Yield Surat Utang Naik

Mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II berdampak pada tingkat imbal hasil (yield) surat utang negara Indonesia. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto mengatakan, kekhawatiran pasar itu tercermin dari meningkatnya yield hingga 30 basis poin. Sementara itu, credit default swap (CDS) naik dari 153 basis poin pada posisi pekan lalu menjadi di kisaran 200-206 basis poin pada penutupan Rabu 5 Mei 2010. "Naik 30 basis poin itu luar biasa, karena ukurannya baru setengah hari," kata Rahmat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 6 Mei 2010. Padahal, menurut Rahmat, untuk ukuran normal, pegerakan yield harian itu biasanya hanya di kisaran lima basis poin. "Kenaikan cukup signifikan itu menunjukkan adanya persepsi investor yang berubah atas risiko utang Indonesia," ujar dia. Hal itu yang ditengarai investor mengambil langkah wait and see. "Ada yang bilang, siapa yang menggantikan? Yang jelas, meskipun ada dampak negatif, tapi bisa dihilangkan," tuturnya. Meski demikian, sebagian investor juga masih tetap percaya karena Indonesia diyakini memiliki tingkat fundamental yang baik. "Ini karena menkeu selama ini sudah memberikan landasan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga situasi sekarang Indonesia cukup favourable bagi asing yang ditandai dengan aliran modal masuk," ujarnya. (hs)

Sumber: Vivanews.com